DIGITALISASI REGISTRASI DESA (LETTER C) TANAH  DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN DI TENGAH PANDEMI COVID19 DI PEMERINTAH DESA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

Abdul Wahid; Rohadi Rohadi

doi:10.24235/mahkamah.v6i2.9162

DIGITALISASI REGISTRASI DESA (LETTER C) TANAH DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN DI TENGAH PANDEMI COVID19 DI PEMERINTAH DESA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

Abdul Wahid^(1*), Rohadi Rohadi⁽²⁾,

(1) Universitas Muhammadiyah Cirebon
(2) Universitas Muhammadiyah Cirebon
(*) Corresponding Author

Abstract

Abstrak

Kondisi saat ini pemerintah desa di Kabupaten Cirebon dalam meyediakan informasi registrasi desa (letter C) masih menggunakan buku induk tanah yang rentan rusak karena kondisinya sudah lama dan belum diperbaharui. Proses pendaftaran tanah konversi hak tanah adat menjadi hak milik diperlukan suatu alat bukti salah satunya adalah registrasi desa (letter C). Untuk itu diperlukan, Pemerintah desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dapat berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memberikan pelayanan registrasi desa (letter C) dengan konsep digitalisasi agar tercipta pemerintahan yang baik (good governance). Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan registrasi desa (letter C) di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan registrasi desa (letter C) dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Metode yang digunakan berupa penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan dibantu data sekunder sebagai sumber data pendukung. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (library research).

Kata kunci: Digitalisasi, Letter C, Optimalisasi, Pelayanan, Pandemi Covid-19.

Abstract

The current condition of the village government in the Cirebon Regency in providing village registration information (letter C) is still using the land master book which is vulnerable to damage because its condition is old and has not been updated. The land registration process for converting customary land rights into property rights requires evidence, one of which is village registration (letter C). For this reason, it is necessary that the village government in Susukan District, Cirebon Regency can innovate by utilizing technological advances in providing village registration services (letter C) with the concept of digitalization to create good governance. The problem of this research is how the role of the Village Government in providing village registration services (letter C) in Susukan District, Cirebon Regency, and how the Village Government's efforts in providing village registration services (letter C) are associated with Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning National Development Policies and Strategies e-government. The method used is in the form of empirical juridical research or sociological juridical research. The specification of this research is descriptive-analytical. This study uses primary data as the main data source and is assisted by secondary data as a source of supporting data. Primary data was obtained by observation and interviews. Secondary data collection is done by literature study (library research).

Keywords: Digitization, Letter C, Optimization, Services, Pandemic Covid-19.

Keywords

Digitalisasi, Letter C, Optimalisasi, Pelayanan, Pandemi Covid-19.

Full Text:

PDF

References

A. Hartanto, Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Ha katas Tanahnya, Surabaya: Laksbang Justisia, 2014.

A.Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Abdul Wahid, E. K. D. S, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdata," Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2019.

Andy Hartanto, Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Ha katas Tanahnya, Surabaya: LaksBang Justisia, 2014.

B. Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok, Revisi ed., Jakarta: DJambatan, 2007.

Dinda Keumala dan Setiyono, Tanah dan Bangunan, Jakarta: Redaksi Raih ASA Sukses, 2009.

Gasperz, Vincent, Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997.

Osborne, David dan Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi, Jakarta: PPM, 1995.

Ratminto, Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sinambela, Lijan P. Rochadi dkk, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Zulfadli Barus, Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 No. 2, Mei 2013.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang pendaftaran tanah.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.

Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9162