AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI

Galuh Widitya Qomaro

doi:10.24235/mahkamah.v6i1.7455

AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI

Galuh Widitya Qomaro^(1*),

(1)
(*) Corresponding Author

Abstract

The Bangkalan Religious Court report in 2019 stated that there were 1051 cases for judicial divorce, while 694 cases for talaq divorce. Based on the increasing number of divorce cases every year, the Religious Courts are required to be able to resolve Islamic family law issues in accordance with the sense of justice for the litigants. This research is a text-based study through reading court decisions from a gender perspective. This study aims to: (1) identify the implications of a legal divorce for the wife's rights after divorce; (2) Identifying the suitability of legal products in the Bangkalan Religious Court regarding the rights of wives after divorce with gender justice. This type of research is qualitative research with field research through data search in the Bangkalan Religious Court. The nature of the research is descriptive-analytic using a gender approach with indicators of maslahah, including: not based on stereotypes, does not result in marginalization, does not result in gender-based violence, is not based on subordination. The results showed that the legal product in the Bangkalan Religious Court regarding the rights of the wife after divorce was in accordance with the principle of gender justice because the judge sentenced the ex-husband to pay for the mut'ah or iddah income for the plaintiff based on the ex-officio rights of the judge and based on the request of the ex-wife on the petitum lawsuit and at the conference lawsuit.

Keywords

Bangkalan; Divorce; Gender; Religious courts.

Full Text:

PDF

References

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Arskal Salim, Demi Keadilan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia, Jakarta: PuskumHAM UIN Jakarta & Asia Foundation, 2009

Burhanatut Dyana, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i, Vol. 2 No. 1 (2019): AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung; Pustaka Setia, 2013

Choiri A, Stereotip Gender Dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian, diakses melalui https://badilag.mahkamahagung.go.id/

Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian, Jakarta: Bumi Angsara, 2002

Dian Khoirunnisa, Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah), Skripsi, 2019

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Pratiwi, Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0883/Pdt.G/2017/PA.Amb). 2018, Skripsi IAIN Salatiga

Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008

Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010

Hendri Rinaldi, Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru), 2013, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam, (An Introduction into Islamic Studies), Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004

Kompilasi Hukum Islam

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2019

Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Insist Press, 2008

Muhammad Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Jakarta: CV.Pustaka Setia

Mustar, Rekontruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, 2017, Disertasi, Fakultas Hukum UNISSULA

Najichah, (Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), 2017, Tesis

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an, cet.II Jakarta: Paramadina, 2001

Noufal Arif Muhajir dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian Dalam PerspektifF Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr), 2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Putusan Mahkamah Agung No 276K/AG/2010

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137 K/AG/2007

Zian Mufti, Hak nafkah iddah pasca cerai gugat di hubungkan dengan azas kepastian hukum (analisis perbandingan putusan perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB), 2016, UIN Jakarta, Skripsi.

DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7455