DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT  DAN PEMBANGUNAN DESA

Sarip Sarip; Aip Syarifudin; Abdul Muaz

doi:10.24235/jm.v5i1.6732

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

Sarip Sarip^(1*), Aip Syarifudin⁽²⁾, Abdul Muaz⁽³⁾,

(1) Universitas Muhammadiyah Cirebon
(2) Universitas Muhammadiyah Cirebon
(3) Universitas Muhammadiyah Cirebon
(*) Corresponding Author

Abstract

The article aims to examine the impact of Covid-19 on the community's economy and village development. The village always gets help, leads to circumstances or gives birth to the village losing its identity. The loss of the village's identity is proven by the existence of whatever is required by the government in its transmission, it must get rewards in the form of material. The basic problem is how to fulfill the economy as a basic human need in order to carry out activities in the world in order to fulfill welfare, safety. The relationship between village democracy with the direction of the economy and village development which is an inseparable unit. Democracy influences the handling of Covid-19, is a real test of the results of village democracy in realizing the economy and development. The research is intended to understand the impact of outbreaks on the village economy, rural development that is sweeping the world. The views of the village community have experienced a crisis of confidence, due to the role played by the central and regional governments that do not pay attention to the village as an independent government losing its identity. For the sake of the realization of a village democracy in the field of economy and development, ideally building the character of a society free from dependency.

Keywords: Covid-19, Economy, Development, and Democracy.

Abstrak

Artikel bertujuan mengkaji dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan desa. Desa selalu mendapatkan bantuan, mengarah pada keadaan atau melahirkan desa kehilangan identitasnya. Hilangnya identitas desa terbukti dengan adanya apapun yang diharuskan oleh pemerintah dalam penularannya, harus mendapatkan imbalan berupa materi. Persoalan mendasar bagaimana pemenuhan perekonomian sebagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan aktivitas di dunia guna memenuhi kesejahteraan, keselamatan. Hubungan antara demokrasi desa dengan arah perekonomian dan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi mempengaruhi penanggulangan Covid-19, merupakan ujian nyata hasil demokrasi desa dalam mewujudkan perekonomian dan pembangunan. Penelitian dimaksudkan untuk memahami dampak wabah terhadap perekonomian desa, pembangunan desa yang sedang melanda dunia. Pandangan masyarakar desaÂ telah mengalami krisis kepercayaan, akibat peran yang dimainkan pemerintah pusat dan daerah yang kurang memperhatikan desa sebagai pemerintahan mandiri kehilangan identitasnya. Demi terwujudnya suatu demokrasi desa di bidang perekonomian dan pembangunan, idealnya membangun karakter masyarakat yang bebas dari ketergantungan.

Kata Kunci: Covid-19, Perekonomian, Pembangunan, dan Demokrasi.

Full Text:

PDF

References

Amanulloh, N. (2015). Demokratisasi Desa : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 1â€“47.

Astutiningsih, S. E., & Sari, C. M. (2017). Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 2(1), 1â€“9. https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5500

Haerisma, A. S. (2019). Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi, 4(2), 187â€“199.

Hanafi Arief. (2017). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 14(1), 110â€“133. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. EdusPsyCoun Journal, Juranal of Education, Psyhology and Counseling, 2(1), 146â€“153.

Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. Jurnal Politik, 4(1), 53. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193

Hsb, A. M. (2017). Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), 109â€“122.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Buku Pintar Dana Desa, 113. https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf

Kushandajani, & Kushandajani. (2017). Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2(1), 53â€“64. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635

Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(3), 564â€“580. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8

Lisbet. (2020). Penyebaran covid-19 dan Respons Internasional. Info Singkat, XII(5), 7â€“12.

Panjaitan, M. J. (2015). Fungsi dan hubungan Organisasi Sayap Partai Politik di Indonesia. 3(2), 54â€“67. http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf

Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 161â€“174. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p161-174

Puspasari, R. (2020). Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, April, 17â€“21. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/

Rudiadi, & Herawati, R. (2017). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Persefektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). Law Reform, 13(1), 132. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956

Sarip, S. (2018a). Pemikiran the King Can Do Not Wrong dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 315â€“336. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157

Sarip, S. (2018b). The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy. Jurnal Hukum Novelty, 9(2), 192. https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517

Sarip, S. (2019). Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(1), 60. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910

Sarip, S., & Wahid, A. (2018). Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 109â€“124. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124

Sholikah, A. (2014). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap). Komunika, 8(1), 79â€“97.

Susetiawan, S., Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 109. https://doi.org/10.22146/jpkm.27512

Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 323. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666

Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(3), 55â€“66. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i3.752

Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid -19); Sebuah tinjauan literatur. Wellness and Healthy Magazine, 2(1), 187â€“192. https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i218wh

Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Jurnal Politik, 1(2). https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21

DOI: 10.24235/jm.v5i1.6732