AKAD MUZARA’AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abstract

Abstract

 

The landless farmer chooses to enter into a muzara’ah coorporation with the landowner according to custom, without knowing whether the agreement is appropriate or not with sharia economic law. As practice in the Gebang Kulon village, the agreement there is a continuous deviation resulting in the cancellation. Seeing the problem, the writer feels the need to study more deeply based on the review of Sharia economic law. The method used in this research is to use qualitative by utilizing the descriptive approach of Sharia economic law. Technique of collecting date that is done observation, interview and documentation. From the research results obtained the agreement is done orally on the basis of hel and trust. The agreement is termed maro, where the landowner and the tiller agre the result will be devided into two with the provisions of the landowner hand over land and production capital such as paddy and other, seeds while the cultivators provide tools and manpower. According to the review of Sharia economic law, the muzara’ah is done based on the terms and conditions, so that if the conditions of muzara’ah are fulfilled then the agreement is valid.

 

Keywords: Muzara’ah, Maro, Sharia Economic Law.

 

Abstrak

 

Petani yang tidak memiliki lahan memilih melakukan kerjasama muzara’ah dengan pemilik lahan sesuai adat, tanpa mengetahui apakah perjanjiannya sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi Syariah. Sebagaimana dalam praktiknya di desa Gebang Kulon, kesepakatan akadnya terdapat penyimpangan yang berkelanjutan sehingga terjadi pembatalan. Melihat permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam berdasarkan perspektif hukum ekonomi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif hukum ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar tolong menolong dan kepercayaan. Perjanjian itu diistilahkan dengan maro, dimana pemilik dan penggarap sepakat hasilnya akan dibagi dua dengan ketentuan pemilik menyerahkan lahan dan modal produksi seperti bibit padi dan lainnya, sedangkan penggarap menyediakan alat dan tenaga. Menurut hukum ekonomi Syariah, akad muzara’ah dilakukan berdasarkan rukun dan syarat, sehingga apabila syarat-syarat muzara’ah terpenuhi maka akadnya sah.

 

Kata Kunci: Muzara’ah, Maro, Hukum Ekonomi Syariah.