ANALISIS BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER
(1)
(*) Corresponding Author
Abstract
In this decade, the development of prostitute becomes luster especially in Indramayu city. The government of Indramayu did some efforts to solve that problem by producing regional regulation no. 2 about “The Elimination of Prostituteâ€. In the implementation, the prostitute prevention was much done by ordering and catching the women as the whore done by the upholds law agencies, meanwhile the men as the consumer were free. This way shows that there is an injustice of gender un the effort of prostitute prevention in Indramayu.Â
The injustice of gender causes the difficulties to prevent the prostitute because it is a paradigm of interaction between woman and out of marriage. In that interaction, the woman is like a hire part, meanwhile the man as the consumer or tenant part. In the prostitute prevention that was already done, only the woman as the hire part got punishmen; on the other and the tenant part was free. It shows that the law was made by man and has a purpose to strengthen the patriarchy relationship. Therefore, the theory of law system by Lawrence M. Friedman and the theory of law with feminism perpective by D.Kelly Weisberg are used to analyse that problem.
Keywords : Prevention, Prostitute, Law and Gender
Full Text:
PDFReferences
Abdurahman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Akademika Pressindo, 1985, Jakarta
Darwin, Muhadjir M, Negara dan Perempuan; Reorientasi kebijakan Publik, CV. Adipura, 2005, Yogyakarta
Friedman, Lawrence M, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Soge Foundation, 1969, New York
Hanifah Laily, Kamus Jender: Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam), 2001, Pemberdayaan Perempuan agama Kementerian agama
Hubies, Aida Fitalaya S, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan, Pustaka Hidayah, 1997, Bandung
Ihromi, Tapi Omas; Sulistyowati irianto & Achie Sudiarti Luhulima, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, 2000, Bandung
_________________ dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Alumni, 2002, Bandung
Lev, Daniel S, Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, 1990, Jakarta
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja grafindo Persada, 2002, Jakarta
Sulistyowati Irianto, Perempuan & Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan), bekerjasama dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan yayasan Obor Indonesia, 2006
Weisberg, D. Kelly, Feminist Legal Theory, Foundation, Temple University Press, 1997, Philadelpia,
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor……. Tahun….. Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2006, Kementerian Hukum dan HAM RI
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang pemberantasan Pelacuran di Kabupaen Indramayu
DOI: 10.24235/mahkamah.v4i1.4539
Article Metrics
Abstract view : 232 timesPDF - 60 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
DESAMAHJONG adalah platform resmi slot777 yang menghadirkan pilihan slot gacor dengan sistem keamanan kedaulatan informasi identitas terbaik. Kami menjamin kejujuran administratif dan transparansi sistem untuk memberikan pengalaman navigasi yang aman, cepat, dan terpercaya bagi setiap anggota di tahun 2026.