PENETAPAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERNIKAHAN USIA DINI KARENA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Abstract

Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah batas usia nikah dikarenakan terdapat alasan mendesak untuk segera dinikahkan. Pada penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa,Mjl telah terjadi keadaan mendesak yakni calon mempelai perempuan telah dalam keadaan hamil pasal 53 KHI mengatur tentang kawin hamil akan tetapi hakim Pengadilan Agama Agama tidak menggunakan ketentuan tersebut sebagai bahan pertimbangan, selain itu juga hakim Pengadilan Agama Majalengka mengabulkan permohonan tanpa menggunakan pertimbangan undang-undang perlindungan anak.

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama majalengka mengenai pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar nikah atas penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl, Kedua untuk mengetahui lebih dalam analisis yuridis pemberian dispensasi karena hamil diluar nikah terhadap penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl, Ketiga untuk mengetahui lebih dalam analisis hukum islam tentang pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar nikah terhadap penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normative. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data dari berbagai literatur. Pada penelitian ini sumber data primernya adalah penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa.Mjl.

Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertama Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majalengka Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah karena Hamil Diluar Nikah Atas Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl lebih mengedepankan fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon. Kedua, pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi nikah melihat dari undang-undang pernikahan, tetapi tidak memilhat dari aspek lain, semisal undang-undang perlindungan anak.  Ketiga, hukum islam tidak memberikan aturan pasti terkait dengan umur dibolehkannya menikah, akan tetapi hanya berpatokan kepada usia Mukallaf (Baligh dan berakal), selain itu hakim menimbang berdasarkan qowaidh fiqhiyyah kitab Asybah wan Nadhaairi halaman 62 bertujuan untuk menolak kemafsadatan dan lebih mengutamakan sisi kemaslahatan.