Law Enforcement Against Surveillance Of Illegal Gold Mining Crimes In Review Of Positive Law And Islamic Law (Case Study In Wasirawi Village, Masni District,Manokwari Regency, West Papua Province)

La Ode Musrifin(1*),


(1) Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
(*) Corresponding Author

Abstract


The mining management system in Indonesia is pluralistic due to the various mining contracts or licenses currently in force. For this reason, it is necessary to take action in all components of the nation, including law enforcement, both in positive law and Islamic law. This research aims to find law enforcement against the supervision of illegal gold mining crimes by reviewing the perspective of positive law and Islamic law (case study in Wasirawi Village, Masni District, Manokwari Regency, West Papua Province). The method used in this research is a qualitative descriptive approach. The results of this study are as follows: First, the role of the government in curbing illegal nickel mining in Waserawi Village, Masni District, Manokwari Regency, West Papua Province, from all functions, still needs to be stronger. The mining sector is very vulnerable to violations of the law. Therefore, regulations are formed that can regulate the mining business sector, namely in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Second, MUI, as an institution that provides fatwas, issued a fatwa on the law of environmentally friendly mining on 26 May 2011. The fatwa states that mining activities that do not bring prosperity to the community are haram. In Islamic law, illegal miners are included in the realm of ta‟zir punishment, so Ulil Amri can make Ijtihad to determine the type of punishment.


Keywords


Mining; Illegal; Criminal

Full Text:

PDF

References


Problematika Penegakkan Hukum Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2013, 102.

Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),44.

Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),1.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), 24-25.

https://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/ tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html, diakses pada tanggal 30 Juli 2022. (diaplot Rabu 12 April 2023 Jam 01.41 Wit).

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari Jil.11 (Jakarta–Selatan: Pustaka Azzam, 2009), 199.

Husaini Usman dkk, metodelogi penelitian social. (Jakarta, PT. Bumi, Aksara, 2006,) Hlm, 5.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 112.

Ronny Hanitiyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Bandung,1982, hlm. 35.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara,

PP RI No 43 Thn 2012 Ttg Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk – Bentuk Pengamanan Swakarsa, dalam (pasal 11 - pasal 15).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisain Negara Repoblik Indonesia, Pasal 1, 5, 11, dan 14.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemn Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (Pasal 1 Ayat 8)

UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksan Republik Indonesia.

Saryono Hanadi, Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum, Purwekerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2008, hlm. 9.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 112.

https://mediaindonesia.com/nusantara/353065/tambang-emas-manokwari-bakal-dikelola-masyarakat-adat.

Doberaiinews May 30, 2023, Sampaikan Permohona Maaf pemuda Adat, modus Pemodal gunakan nama TNI untuk kelola Tambang Emas illegal di Masni, ( Rabu, 31 Mei 2023, Jam 07. 36.

https://search.yahoo.com/searc analisis tentang Penegakan Hukum Pengawsan Tindak Pidana Tambang.

Siti Sundarl Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua (Surabaya;Airlangga University Press, 2000),him. 209- 21.

PP RI No 43 Thn 2012 Ttg Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk – Bentuk Pengamanan Swakarsa, dalam (pasal 11 - pasal 15).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisain Negara Repoblik Indonesia, Pasal 1, 5, 11, dan 14.

Salim HS, 2010, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo, 8.

eprints.umm.ac.id/57046/3 (Selasa, 4 Oktober 2022, Jam 20.35. WIT).

Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 73.

Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 266-268.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Ade Adhari, “Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesiaâ€, dalam Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017, 113.

Peraturan Pemerinatah Repubilik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, 158 – 159.

Hatta Muhammad (2012) Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pertambangan (Illegal Mining) Mineral dan Batu Bara di Kuta Kartanegara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

https://dalamislam.com/ hukum islam/hukum merusak lingkungandalamnislam.

www.dibalikislam.com/2015/03/penegakan-hukum-dalam-islam.html

https://harakah.id/penegakan-hukum-dan-keadilan-menurut-al-quran-dan-hadits.

https://www.dibalikislam.com/2015 penegakan-hukum-dalam-islam. Html

L. Friedman, 1984. “What Is a Legal System†dalam American Law. W.W. Norton & Company, New York, hlm. 2, dalam Barda Nawawi Arief, Makalah Seminar, FH. UNDIP.

Lihat Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI (1994-1999) dalam Barda Nawawi Arief, makalah Seminar FH UNDIP.

Nawawi Arief, Barda, Makaalah Seminar, FH, UNDIP Quezon City, JMC Press Inc. 1986.

Lihat Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI (1994-1999) dalam Barda Nawawi Arief, makalah Seminar FH UNDIP.




DOI: 10.24235/inklusif.v9i2.14866

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 Analisis Web Lihat Statistik Saya
 

Â