PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Abstract

Fungsi hukum sebagai pelindungan dari  berbagai kepentingan manusia yang harus   dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan pada kondisi normal, damai bahkan karena terjadinya pelanggaran hukum. Kondisi lingkungan yang setiap hari mengalami penurunan kualitasnya sebagai akibat kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Degradasi dari kualitas lingkungan ini selalu dialaskan pada tujuan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah menuntut penegakan hukum lingkungan dan tantangan revolusi  4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pencemaran lingkungan dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, menilai urgensi penegakan hukum adaptif untuk Revolusi Industri 4.0, menjelaskan pengaruh kemajuan teknologi terhadap efektivitas penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan strategi dalam menanggapi tantangan era digital. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif. Model penelitian ini menggunakan library research, dengan analisis induktif-deduktif yang mengacu pada beberapa analisis literatur. Efektivitas hukum lingkungan bergantung pada prinsip-prinsip dasar, penggunaan teknologi, dan penegakan hukum yang terpadu. Teknologi digital dan otomasi industri dapat memperkuat pemantauan dan transparansi hukum lingkungan jika dikembangkan dengan pendekatan yang inklusif dan adil. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetap relevan, tetapi memerlukan kebijakan yang adaptif.