CITA PIAGAM MADINAH DALAM KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU OTONOMI MADANI

sarip sarip

doi:10.24235/mahkamah.v3i1.2753

CITA PIAGAM MADINAH DALAM KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU OTONOMI MADANI

sarip sarip^(1*),

(1)
(*) Corresponding Author

Abstract

ABSTRAK

Kegelapan bagi bangsa Eropa merupkan pertumbuhan peradan Madinah. Cita Piagam Madinah telah memberikan insfirasi sekaligus pembelajaran terbaik dalam pembangunan daerah. Madinah merupakan kota Propinsi sebagaimana di Indonesia tentang pemerintahan daerah. Otonomi pada dasarnya mempunyai wilayah, kewenangan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kabupaten/kota sebagai bentuk otonomi memiliki desentralisasi secara kewilayahan. Belum ada tulisan yang mengkontruksikan piagam madinah dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Menggunakan metode deskripsi menggambarkan keadaan cita piagam Madinah ke dalam bentuk pencapaian otonomi madani. Nilai-nilai baik dari sistem Madinah harus senatiasa menjadi pertibangan baik calon gubernur maupun bupati/walikota. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya, pada akhirnya akan cenderung menitik beratkan pertanggungjawabnya kepada Presiden sebagai ekspresi kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk gubernur hal ini sangat sejalan dengan nilai Cita Madinah. Bupati/Walikota memiliki hak otonomi Madani atau sebagai pondasi utama dalam otonomi daerah. Maka jaman kegelapan Eropa dan kemajuan peradaban Madinah setidaknya menjadi bahan pertibangan baik bagi yang tertarik mencalonkan diri ataupun terpilih menjadi kepala daerah.

Kata Kunci: Piagam Madinah, daerah, otonomi, Madani.

ABSTRAK

The darkness of Europe is merely the growth of the Medina model. The ideals of Medina Charter have provided the best inspiration and learning in regional development. Medina is a provincial city as in Indonesia about local government. Autonomy basically has the territory, the authority to take care of government affairs, and the interests of local people according to their own initiative based on the aspirations of the people. Districts / municipalities as a form of autonomy have regional decentralization. There is no writing that contradicts the medina charter with the election of regional heads in Indonesia. Using the description method describes the state of the Medina charter in the form of the attainment of civil autonomy. The good values of the Medina system must always be the consideration of both the governor and the regent / mayor candidates. Head of Region in carrying out its main duty, in the end will tend to emphasize its responsibility to the President as the expression of his position as representative of central government in the region for the governor this is very much in line with the value of Ideals Medina. The regent/mayor has the right of Civil autonomy or as the main foundation in regional autonomy. So the era of European darkness and the progress of Medina civilization at least be a matter of good for those interested in being nominated or elected head of the region.
Keywords: Medina, charter, area, autonomy, welfare.

Full Text:

PDF

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdin Ahmad, Zainal, Piagam Nabi Muhammad SAW; Konstitusi Negara Yang Tertulis Pertama di Dunia, Bulan Bintang, Jakarta. 1973.

Asshiddiqe, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konpres, Jakarta. 2007.

Asshiddiqe, Jimly, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. 2006.

Azhary Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsio-prinsipnya Dili¬hat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, cet. kedua, Kencana, Jakarta. 2004.

Budiardjo,Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet-XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1991.

Budiman Haris dan Sarip, Pengantar Hukum Internasional, Uniku Press, Kuningan. 2016.

Carter Apcil, Otoritas dan Demokrasi, Rajawali Press, Jakarta. 1985.

Darumurti Krishna D., Umbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.

GTZ, Pegangan Memahami Desentralisasi: Beberapa Pengertian tentang Desentralisasi, terjemahan Decentralization: A Sampling of Definitions, cet-1, Pembaharuan,Yogyakarta. 2004.

Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusamedia, Bandung. 2009.

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta. 1995.

Lubis,Solly, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung. 1983.

Manan Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2001.

Muslimin Amrah, Aspek-Aspek Otonomi Daerah, Alumni, Bandung. 1986.

Rahardjo,Satjipto, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Genta Publhing Yogyarakta. 2010.

Rahman,Afzalul, Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer, Amzah, Jakarta. 2006.

Samijo, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta. 1989.

Sarip, Hukum Tata Negara Materil, Elsi Grup, Cirebon. 2018.

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Per¬bandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1995.

Suyuti Pulungan J., Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an, Rajawali Pers, Jakarta. 1994.

Tahir Azhary Muhammad, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada Media Group, Cet-5, Jakarta. 2015.

Thaib Dahlan dkk, Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi, cet. kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005.

Jurnal dan Lain-Lain

Ferry Prasetiya dan Farah Wulandari P, Grand Design Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dalam Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang, Jurnal of Indonesian Applied Economics, Volume 3 Nomor 1Mei 2009,

Herawati, Agustinus: Potret Sejarawan Masa Pertengahan dan Konstribusi Bagi Kajian Sejarah Islam, Jurnal THAQAFIYYAT, Volume 13, Nomor 1 Juni 2012,

Jimly Asshiddiqe, Bahan disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.

Jimly Asshiddiqie, Bahan disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.

Juwairiyah Dahlan, Piagam Madinah dan Konsep Ummah, SAJADA-Situs Al-Ukhuwah Jogja Dua, Jumaat, 17 Maret 2006,

Konstitusi Islam yang diterjemahkan dari A Model of Islamic Contitution Terbitan Islamic Council (Dewan Islam Eropa).

M. Alie Humaedi, Kegagalan Alkulturasi Budaya Dan Isu Agama Dalam Konfliks Lampung, Jurnal Analisa Volume 21 Nomor 02Desember 2014.

M. Basir Syam, Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622-632 M) (Tinjuan Persepektif Pemikiran Hukum Islam), KRITIS Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Volumen I Nomor I Juli 2015.

Mohammad Kosim, Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad, Jurnal Islamuna, Volume 2 Nomor 1 Juni 2015.

Sarip, Islam Sebagai Peletak Konstitusi Tertulis Pertama, Opini Surat Kabar Harian Radar Cirebon 2012.

Dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 2 Februari 2010, salah satu wacana bahasan adalah terkait dengan revisi UU No. 32 Tahun 2004 pada poin pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), khususnya pemilihan gubernur. Meskipun belum ada keputusan final, tetapi ada kecenderungan pemilihan gubernur akan dilakukan oleh perwakilan DPRD.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Madinah, Up Date 9 Februari 2018.

https://v-e-alouisci.blogspot.co.id/2011/11/sejarah-tata-negara-islam-dan-sistem.html, Up Date, 9 Februari 2018.

Von Edison Alouisci, Naskah Piagam Madinah, http:IIv-e-alouisci. Blogspot.com. Up Date, 9 Februari 2018.

DOI: 10.24235/mahkamah.v3i1.2753